Inibekasi.com – Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi memperkuat koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bekasi untuk mendorong percepatan sertipikasi tanah wakaf dan menindaklanjuti hibah tanah dari Pemerintah Kota Bekasi.
Upaya tersebut dibahas melalui rapat audiensi antarlembaga yang berlangsung di Kota Bekasi pada Jumat (13/11/2026), dengan melibatkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Tarbarita Simorangkir, menghadiri pertemuan tersebut bersama jajaran pejabat dan pegawai Kantah Kota Bekasi. Kehadiran lintas bidang tersebut bertujuan memperkuat koordinasi teknis, terutama terkait administrasi pertanahan, pengukuran, pemetaan, penetapan hak, serta pengelolaan tanah pemerintah.
Pertemuan tersebut juga melibatkan Ketua BWI Kota Bekasi, Hj. Erti Herlina, Kepala Seksi Urais Binsyar Kemenag Kota Bekasi, H. Achmad Zainal Muttaqien, serta sejumlah kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan perwakilan satuan pendidikan di lingkungan Kemenag Kota Bekasi. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat menyelaraskan kebutuhan administrasi dan teknis dalam proses sertipikasi tanah wakaf maupun penyelesaian aset tanah pemerintah.
Dalam pembahasan audiensi, kedua instansi mengidentifikasi tindak lanjut hibah tanah dari Pemerintah Kota Bekasi sebagai salah satu agenda koordinasi. Proses tersebut membutuhkan kesesuaian dokumen dan pemenuhan persyaratan pertanahan agar status serta administrasi aset yang dihibahkan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain membahas hibah tanah pemerintah daerah, audiensi tersebut juga menyoroti pentingnya percepatan sertipikasi tanah wakaf di Kota Bekasi. Legalitas tanah wakaf diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap aset yang dimanfaatkan bagi kegiatan keagamaan dan sosial, sekaligus mendukung perlindungan serta tertib administrasi pengelolaannya.
Melalui koordinasi antara Kantah, Kemenag, dan BWI, proses identifikasi bidang tanah, kelengkapan dokumen, serta pemenuhan persyaratan pendaftaran tanah wakaf diharapkan dapat berjalan lebih terarah. Sinergi tersebut juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kendala administrasi yang berpotensi menghambat proses sertipikasi sehingga dapat ditindaklanjuti oleh instansi sesuai kewenangannya.
Kantor Pertanahan Kota Bekasi selanjutnya mendorong keberlanjutan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mendukung penyelesaian administrasi pertanahan. Upaya tersebut mencakup penataan aset pemerintah daerah dan peningkatan kepastian hukum tanah wakaf agar pemanfaatannya dapat berlangsung secara tertib dan berkelanjutan.
Melalui audiensi ini, Kantah Kota Bekasi menegaskan komitmennya dalam mendukung pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan sesuai ketentuan. Kolaborasi antarlembaga diharapkan dapat memperkuat perlindungan aset pemerintah maupun tanah wakaf serta memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.











