Example floating
Example floating
Kota Bekasi

Sikapi Kekosongan Kursi Wapres, Hasto Sebut PDIP Berpegang pada Konstitusi

Logo Ini Bekasi (1)
×

Sikapi Kekosongan Kursi Wapres, Hasto Sebut PDIP Berpegang pada Konstitusi

Sebarkan artikel ini

Inibekasi.com – PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya untuk menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan calon Wakil Presiden Republik Indonesia menyusul berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan tersebut.

Hasto menyatakan partainya menghormati mekanisme konstitusional yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden pengganti.

Menurutnya, proses tersebut harus diarahkan untuk menghadirkan figur pemimpin yang mampu menjawab persoalan masyarakat, terutama tekanan ekonomi, keterbatasan lapangan pekerjaan, dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Berdasarkan konstitusi, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengusulkan calon wakil presiden. PDI Perjuangan menghormati hak prerogatif tersebut untuk menghadirkan dua nama terbaik yang menjadi harapan rakyat dalam menjawab persoalan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan kenaikan harga kebutuhan pokok,” kata Hasto, Sabtu (14/11/2026).

Selain menyikapi proses pengisian jabatan Wakil Presiden, PDI Perjuangan menilai perkembangan politik nasional tersebut perlu menjadi momentum untuk memperkuat pelaksanaan konstitusi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Partai berlambang banteng moncong putih itu menempatkan kepatuhan terhadap konstitusi dan prinsip demokrasi sebagai landasan dalam menjalankan kehidupan bernegara.

“Posisi politik PDI Perjuangan sangat jelas, yakni taat pada konstitusi, demokrasi, dan mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkapnya.

Dalam aspek penegakan hukum, Hasto juga mengingatkan pentingnya menjaga supremasi hukum agar pelaksanaan kekuasaan tidak menyimpang dari ketentuan konstitusi. Ia menilai, kepatuhan terhadap aturan harus berjalan beriringan dengan disiplin penyelenggara negara serta penghormatan terhadap etika dan moral dalam pemerintahan.

“Hal tersebut harus diikuti dengan disiplin tinggi, menolak manipulasi konstitusi dengan intervensi kekuasaan, serta menegakkan supremasi hukum, etika, dan moral di atas segalanya,” ujar Hasto.

Hasto turut menyoroti pentingnya keteladanan pemimpin negara dalam membangun keadaban publik. Menurutnya, kepemimpinan nasional tidak cukup hanya bertumpu pada kewenangan formal, tetapi juga harus mencerminkan integritas, tanggung jawab, serta semangat pengabdian kepada masyarakat.

“Pembangunan keadaban publik memerlukan keteladanan dari pemimpin negara yang digerakkan oleh semangat pengabdian, moral, dan etika yang baik,” tuturnya.

Sementara itu, terkait arah koalisi dan strategi politik PDI Perjuangan ke depan, Hasto menegaskan bahwa keputusan strategis partai tetap menjadi kewenangan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Dengan demikian, sikap dan langkah politik partai dalam merespons perkembangan nasional akan mengikuti mekanisme serta keputusan kepemimpinan organisasi.

“Keputusan terkait koalisi dan langkah strategis partai diputuskan langsung oleh Ibu Ketua Umum,” tegas Hasto.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PDI Perjuangan memilih menempatkan konstitusi, demokrasi, supremasi hukum, dan mekanisme internal partai sebagai pijakan dalam menyikapi pergantian Wakil Presiden. Di tengah proses pengisian jabatan yang kosong, partai tersebut menyatakan menghormati kewenangan Presiden dalam mengusulkan calon pengganti, sementara keputusan mengenai arah politik organisasi tetap berada di tangan Ketua Umum. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *