Inibekasi.com – Anggota legislatif Nawal Husni menjaring aspirasi masyarakat di wilayah padat penduduk Bekasi Utara, Kota Bekasi, dengan menyoroti persoalan sanitasi, saluran air, dan kondisi lingkungan permukiman. Aspirasi tersebut menjadi perhatian karena warga perkampungan membutuhkan penanganan infrastruktur dasar yang sesuai dengan karakteristik lingkungan tempat tinggal mereka.
Nawal menilai pembangunan di kawasan perkampungan perlu mendapat perhatian dan prioritas dari Pemerintah Kota Bekasi. Menurutnya, persoalan sanitasi dan saluran air masih menjadi kebutuhan utama masyarakat yang harus ditindaklanjuti melalui perencanaan serta pelaksanaan program oleh perangkat daerah terkait.
“Aspirasinya, nah, ini karena kita di perkampungan. Beda penanganannya, makanya wali kota tuh salah satu perkampungan juga harus punya prioritas. Saluran air, karena perkampungan itu sanitasinya enggak ada. Jadi, paling penting mereka minta dari dulu adalah sanitasi,” kata Nawal dalam keterangan tertulis yang diterima pada, Jumat (9/10/2026).
Nawal Dorong Sistem Sanitasi yang Sesuai Kondisi Permukiman
Nawal menjelaskan bahwa penyediaan sanitasi di kawasan padat penduduk perlu mempertimbangkan kondisi permukiman dan kebutuhan masyarakat. Ia menilai sistem saluran air harus dirancang agar dapat mendukung kebersihan lingkungan sekaligus memudahkan proses pemeliharaan dan pemeriksaan saluran.
Menurut Nawal, penentuan desain teknis perlu melibatkan dinas terkait agar pembangunan sesuai dengan kondisi lapangan. Salah satu alternatif yang ia sampaikan ialah penggunaan saluran tertutup yang tetap dapat dibuka ketika petugas perlu melakukan pemeriksaan atau pembersihan.
“Sanitasi harus ada di tengah. Mungkin orang dinas teknis, Dinas Perkim dan MSDM, yang bisa menjelaskan. Tapi saya melihatnya harus ada di tengah. Jadi got tuh jadi di tengah, pakai yang bisa dibuka, pakai U-ditch, ada tutupnya,” katanya.
Ia berharap aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pembahasan bagi pemerintah daerah dalam menentukan bentuk intervensi infrastruktur yang paling tepat. Kajian teknis tetap diperlukan untuk memastikan ukuran saluran, kapasitas aliran, akses pemeliharaan, dan kesesuaiannya dengan kondisi permukiman.
Nawal Soroti Kontribusi Industri terhadap Masyarakat Sekitar
Selain persoalan sanitasi, Nawal menyoroti hubungan antara keberadaan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Ia menyebut perlunya penelusuran terhadap kesempatan kerja bagi penduduk setempat, terutama jika masih terdapat warga sekitar kawasan industri yang belum memperoleh pekerjaan.
Nawal berencana mendorong koordinasi dengan pihak kelurahan dan perusahaan untuk mengetahui peluang penyerapan tenaga kerja lokal. Langkah tersebut, menurutnya, penting agar keberadaan industri dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat di sekitar lokasi usaha.
“Nah, inilah kita juga akan mendorong warga di sekitar perusahaan ini. Banyak yang menganggur. Kita juga nanti akan minta di sini lurah dan saya sendiri nanti akan mungkin lebih turun lagi ke perusahaan-perusahaan, mengecek apakah ada warga-warga di sini yang tidak bekerja atau banyak warga luar yang bekerja di sini,” ujar Nawal.
Ia menilai dialog antara pemerintah setempat, perusahaan, dan masyarakat diperlukan untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja serta peluang yang tersedia. Namun, kondisi ketenagakerjaan warga dan komposisi tenaga kerja di perusahaan masih perlu dipastikan melalui pendataan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan situasi sebenarnya.
Minta Penyaluran CSR Perusahaan Ditelusuri
Nawal juga menyoroti perlunya penelusuran terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Ia mengaku belum memeriksa secara langsung penyaluran CSR dari perusahaan-perusahaan yang berada di sekitar wilayah tersebut, sehingga ia berencana mendorong pembahasan lebih lanjut mengenai kontribusi perusahaan kepada masyarakat.
Menurutnya, aspirasi warga dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan lingkungan yang berpotensi didukung melalui program sosial perusahaan. Meski demikian, penilaian mengenai perusahaan yang telah atau belum menyalurkan CSR perlu didasarkan pada data dan konfirmasi dari masing-masing pihak.
“Saya belum ngecek juga, makanya nanti kita minta perusahaan-perusahaan di sini untuk CSR. Artinya, dengan ada aspirasi ini, kita tahu berarti banyak perusahaan yang ada di sini yang perlu kita telusuri penyaluran CSR-nya ke sini,” kata Nawal.
Ia berharap komunikasi antara pemerintah setempat dan pihak perusahaan dapat membuka peluang dukungan terhadap kebutuhan masyarakat. Program yang dirancang perlu disesuaikan dengan kebutuhan prioritas, seperti perbaikan lingkungan, sanitasi, dan fasilitas umum, tanpa mengabaikan mekanisme serta ketentuan yang berlaku.
Kondisi Kali dan Keterbatasan Penanganan Teknis
Persoalan berikutnya yang menjadi perhatian Nawal ialah kondisi kali dan kebutuhan pemeliharaan saluran air. Ia memandang sungai sebagai bagian penting dari lingkungan hidup masyarakat, sehingga kebersihan dan fungsi alirannya perlu dijaga melalui penanganan yang berkelanjutan.
Nawal menyampaikan bahwa pekerjaan di kali belakang wilayah Perwira telah dilakukan oleh dinas terkait. Namun, ia menjelaskan bahwa penanganan di lokasi lain menghadapi kendala karena kondisi medan menyulitkan akses alat berat, sehingga pekerjaan secara manual memiliki keterbatasan.
“Saya juga konsultasi juga dengan kali, kali itu kan sumber air, itu sumber penghidupan. Jadi, mau enggak mau, kita sudah minta juga dengan DPKPP. Alhamdulillah sudah dikerjakan di kali belakang Perwira,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa karakteristik kali yang masih alami menjadi salah satu tantangan dalam proses penanganan. Menurutnya, keterbatasan akses alat berat perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan metode pekerjaan agar pemeliharaan saluran dapat berjalan secara efektif.
“Nah, ini kan kalinya kali alam, cuma tidak masuk alat berat, susahnya. Susahnya tidak bisa masuk alat berat. Pematusan, sementara pematusan manual kan terbatas,” kata Nawal.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pemeriksaan teknis di lapangan untuk menentukan metode penanganan yang sesuai. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan akses menuju lokasi, kondisi aliran, kebutuhan pengerukan atau pembersihan, serta dampak pekerjaan terhadap lingkungan sekitar sebelum menetapkan langkah lanjutan.
Pokir DPRD Didorong Menjawab Kebutuhan Warga
Dalam mendorong realisasi aspirasi masyarakat, Nawal menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD harus diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menginginkan pembangunan di kawasan perkampungan memperoleh perhatian yang seimbang dengan pembangunan di kawasan perumahan maupun perkotaan.
Menurut Nawal, masyarakat di perkampungan juga berkontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pembayaran pajak. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat di berbagai karakteristik wilayah, termasuk melalui penyediaan infrastruktur dasar yang memadai.
“Yang ya, kita mendorong, ini pokir itu kan amanah, ada masuk dalam undang-undang, harus dijalankan. Dan itu kan salah satu istilahnya cita-cita Pak Wali Kota ya dengan Bekasi Keren-nya,” ujar Nawal.
Ia menekankan bahwa perbedaan karakteristik lingkungan tidak seharusnya membuat kebutuhan dasar masyarakat di perkampungan terabaikan. Penentuan prioritas pembangunan, menurutnya, perlu memperhatikan persoalan sanitasi, saluran air, dan kondisi lingkungan yang menjadi keluhan warga.
“Artinya jangan dibedakan antara pembangunan di perkampungan dengan di perkotaan atau di perkampungan dengan di perumahan. Nah, ini kan selama ini mereka bayar pajak. Meskipun pajaknya misalkan ada yang Rp100.000, Rp150.000, tapi mereka berkontribusi ke dalam pembangunan daerah, pendapatan daerah. Ya, dikembalikan lagi ke sini dong lewat lingkungan itu sendiri, U-ditch,” katanya.
Aspirasi Perlu Ditindaklanjuti dengan Program Terukur
Penjaringan aspirasi yang disampaikan Nawal menyoroti sejumlah kebutuhan dasar masyarakat Bekasi Utara, mulai dari sanitasi dan perbaikan saluran air hingga pemeliharaan kali serta perhatian terhadap kontribusi perusahaan. Persoalan tersebut memerlukan koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dinas teknis, pemerintah kelurahan, dan pihak swasta agar setiap usulan dapat dinilai berdasarkan kebutuhan serta kelayakan pelaksanaannya.
Tindak lanjut dapat dimulai melalui pendataan titik saluran yang membutuhkan perbaikan, pemeriksaan kondisi sanitasi, pemetaan kendala akses pemeliharaan kali, serta penelusuran program CSR dan peluang kerja bagi penduduk setempat. Langkah tersebut diperlukan agar aspirasi tidak berhenti pada penyampaian keluhan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi rencana kerja yang memiliki sasaran dan tahapan yang jelas.
Dengan demikian, perhatian terhadap sanitasi dan infrastruktur lingkungan di Bekasi Utara diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan Kota Bekasi. Realisasi setiap usulan tetap memerlukan kajian teknis, penetapan prioritas, serta keputusan pemerintah daerah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.(*)
