Example floating
Example floating
Berita

ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan dalam Hampir 12 Tahun

Logo Ini Bekasi (1)
×

ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan dalam Hampir 12 Tahun

Sebarkan artikel ini

Inibekasi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat sebanyak 35.294 kasus pertanahan berhasil diselesaikan hingga 3 November 2026. Jumlah tersebut merupakan bagian dari lebih 58.000 kasus yang diterima kementerian dalam kurun waktu hampir 12 tahun terakhir, dengan persentase penyelesaian mencapai sekitar 60 persen.

Capaian tersebut disampaikan Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pemberantasan Mafia Tanah, Yaved Duma Parembang, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Data itu menggambarkan perkembangan penanganan persoalan pertanahan yang menjadi salah satu fokus pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas hak tanah.

“Jika dirincikan, dari jumlah tersebut, 35.294 kasusnya telah diselesaikan. Persentase penyelesaian kasus pertanahan dalam periode tersebut mencapai 60%,” ujar Yaved Duma Parembang.

Dalam menjalankan penanganan kasus pertanahan, Kementerian ATR/BPN menerapkan klasifikasi berdasarkan karakteristik persoalan, yakni sengketa, konflik, dan perkara. Pembagian tersebut mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus Pertanahan. Klasifikasi ini menjadi landasan untuk membedakan cakupan permasalahan serta menentukan mekanisme penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

Yaved menjelaskan bahwa sengketa pertanahan merupakan perselisihan mengenai tanah antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Sementara itu, konflik pertanahan melibatkan orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang memiliki kecenderungan atau telah menimbulkan dampak luas. Adapun perkara pertanahan merupakan perselisihan yang proses penanganan dan penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga peradilan.

“Untuk kinerja penanganan kasus sepanjang 2026, terdapat 21.000 kasus sisa dari tahun-tahun sebelumnya, ditambah jumlah kasus yang masuk selama 2026 mencapai 3.392 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, 1.164 kasus telah diselesaikan,” terangnya.

Khusus sepanjang 2026, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan 1.164 kasus pertanahan dari akumulasi kasus yang masih tersisa pada tahun-tahun sebelumnya dan kasus baru yang diterima selama tahun berjalan. Penanganan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan pertanahan tidak hanya menyasar laporan terbaru, tetapi juga mencakup kasus yang belum terselesaikan dari periode sebelumnya.

Selain menangani sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, Kementerian ATR/BPN juga mencatat capaian dalam penanganan tindak pidana pertanahan melalui penyelamatan aset dan penyelesaian Target Operasi (TO). Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan, Hendra Gunawan, menyampaikan bahwa upaya penanganan sepanjang 2026 telah menyelamatkan aset dengan nilai sekitar Rp5,286 triliun.

“Kalau tahun lalu kita menyelamatkan aset sekitar Rp23 triliun sekian. Saat ini kami menyelamatkan aset sekitar 5 triliun 286 miliar rupiah,” ungkap Hendra Gunawan.

Meskipun nilai aset yang diselamatkan pada 2026 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, Hendra menyebut jumlah Target Operasi yang ditangani mengalami peningkatan. Kementerian ATR/BPN mencatat 102 TO pada 2025, sedangkan pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 120 TO. Peningkatan tersebut menunjukkan bertambahnya jumlah target penanganan tindak pidana pertanahan yang menjadi perhatian kementerian.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 100 TO telah diselesaikan pada tahun ini, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 10 TO,” pungkasnya.

Capaian penyelesaian 35.294 kasus pertanahan dalam hampir 12 tahun terakhir, serta penyelesaian 100 Target Operasi sepanjang 2026, menjadi bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN memperkuat penanganan persoalan pertanahan. Konsistensi penyelesaian kasus, pengamanan aset, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum diperlukan untuk mencegah berulangnya tindak pidana pertanahan sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *