Inibekasi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengevaluasi hak atas tanah milik 11 korporasi yang terindikasi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Evaluasi tersebut dilakukan melalui peninjauan terhadap Hak Guna Usaha (HGU) masing-masing perusahaan, dengan kemungkinan tindak lanjut berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak, tidak diperpanjang, maupun tidak diberikan HGU bagi perusahaan yang belum memperoleh hak tersebut.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa langkah penertiban tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Sebanyak 11 perusahaan berbasis HGU telah direkomendasikan untuk ditindaklanjuti setelah adanya pemeriksaan dan analisis terhadap kondisi lahan serta kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan pemberian hak.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan hasil analisis Kementerian ATR/BPN, penanganan terhadap 11 korporasi tersebut dikelompokkan ke dalam lima klaster. Pengelompokan ini mempertimbangkan status HGU, luas lahan, tingkat kebakaran, kondisi sarana dan prasarana, serta dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pemberian hak atas tanah.
Klaster pertama mencakup tiga perusahaan yang direkomendasikan untuk mengalami pencabutan HGU secara keseluruhan. Perusahaan tersebut meliputi PT MIB dengan HGU seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat; serta PT SKM dengan dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Rencana pencabutan pada klaster pertama didasarkan pada sejumlah pertimbangan, antara lain luas lahan terbakar yang mencapai lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak. Temuan tersebut menjadi bagian dari dasar evaluasi pemerintah terhadap kelayakan perusahaan dalam mempertahankan HGU.
Klaster kedua menyangkut eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak atas tanah tersebut diketahui telah berakhir pada 2020 dan tidak akan diberikan perpanjangan, pembaruan, maupun penataan kembali. Pertimbangan pemerintah mencakup ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran yang berulang di wilayah tersebut.
Pada klaster ketiga, ATR/BPN mengambil langkah untuk tidak memberikan HGU kepada tiga perusahaan yang haknya belum terbit. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT ANI dengan luasan 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Selain tidak mempertimbangkan pemberian HGU, Kementerian ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk membahas kemungkinan pencabutan izin usaha perkebunan ketiga perusahaan tersebut. Koordinasi lintas kementerian diperlukan agar tindak lanjut terhadap perizinan perusahaan dapat dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, klaster keempat mencakup PT SAE yang memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pemerintah mempertimbangkan pencabutan sebagian hak atas tanah perusahaan tersebut karena lahan terbakar tercatat tidak lebih dari 50 persen dan ditemukan ketidaksesuaian sarana serta prasarana.
Berbeda dengan empat klaster sebelumnya, klaster kelima masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut sebelum pemerintah menentukan bentuk penertiban HGU. Kelompok ini meliputi PT STP dengan HGU seluas 129,5500 hektare dan 286,9900 hektare; PT API dengan HGU seluas 1.263,35 hektare dan 4.154,94 hektare; serta PT JMS dengan HGU seluas 4.928,7000 hektare dan 521,8700 hektare.
Pendalaman terhadap ketiga perusahaan tersebut bertujuan memastikan keakuratan data dan hasil pemeriksaan sebagai dasar penentuan kebijakan. Pemerintah masih mengkaji apakah tindakan administratif yang akan diterapkan berupa pencabutan sebagian atau seluruh HGU, sehingga keputusan yang diambil memiliki landasan faktual dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menteri Nusron menegaskan bahwa penertiban hak atas tanah tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap keputusan administratif harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung hasil pemeriksaan yang jelas agar proses penyelesaian memiliki kepastian hukum.
Penanganan kasus tersebut mengacu pada sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, serta Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai pada Lahan yang Terbakar.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian ATR/BPN juga menjalankan tahapan penanganan secara berjenjang. Proses tersebut meliputi pengkajian awal, gelar kasus awal, penelitian dan kajian hasil penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir serta penyusunan rekomendasi penyelesaian.
Nusron menyebutkan bahwa hasil pengumpulan dan pengkajian data telah disampaikan kepada pihak terkait. Saat ini, pemerintah melanjutkan proses administratif dengan menyiapkan rancangan keputusan sebagai dasar tindak lanjut terhadap masing-masing perusahaan.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, serta dihadiri sejumlah kepala badan, wakil menteri, dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih. Menteri Nusron turut didampingi pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah berupaya memastikan pemanfaatan tanah melalui HGU berjalan sesuai ketentuan hukum dan kewajiban pemegang hak. Penertiban terhadap korporasi yang terindikasi terkait karhutla juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan pemanfaatan lahan serta mencegah terulangnya pelanggaran yang berdampak terhadap lingkungan. (*)











