Example floating
Example floating
Berita

Ossy Dermawan Ungkap Progres Dukungan ATR/BPN untuk Pembangunan KSPEAN

Logo Ini Bekasi (1)
×

Ossy Dermawan Ungkap Progres Dukungan ATR/BPN untuk Pembangunan KSPEAN

Sebarkan artikel ini

Inibekasi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan progres dukungan terhadap percepatan pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di empat provinsi prioritas, yakni Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan.

Salah satu capaian yang disampaikan adalah penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara nasional yang telah mencapai 87,98 persen berdasarkan hasil verifikasi.

Perkembangan tersebut disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Percepatan Pembangunan KSPEAN di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas kesiapan aspek pertanahan dan tata ruang sebagai bagian dari upaya pemerintah mempercepat pembangunan kawasan pendukung swasembada nasional.

“Berdasarkan hasil verifikasi, secara agregat nasional Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kita telah mencapai 87,98%. Termasuk, di empat provinsi yang menjadi wilayah KSPEAN, semuanya sudah memenuhi 87%,” ujar Ossy dalam keterangan tertulisnya.

Ossy menjelaskan bahwa capaian penetapan LP2B tersebut merupakan hasil koordinasi Kementerian ATR/BPN dengan pemerintah daerah dalam memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pemerintah sebelumnya menetapkan sasaran LP2B minimal 87 persen pada 2029, sehingga capaian saat ini menunjukkan target tersebut telah terpenuhi tiga tahun lebih cepat dari jadwal yang direncanakan.

Selain penetapan LP2B, Kementerian ATR/BPN juga memastikan kesiapan rencana tata ruang wilayah di empat provinsi prioritas. Berdasarkan pemaparan dalam rapat, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua Selatan masih berlaku. Sementara itu, RTRW Provinsi Kalimantan Tengah sedang menjalani proses revisi berkala sesuai siklus peninjauan setiap 10 tahun.

Untuk mempercepat kesiapan perencanaan kawasan, Kementerian ATR/BPN akan mendorong penyelesaian revisi RTRW Kalimantan Tengah melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang. Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan pemanfaatan ruang dapat segera diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan KSPEAN dan rencana pengembangan kawasan di daerah.

Pada tingkat perencanaan yang lebih terperinci, Kementerian ATR/BPN juga mendorong percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kabupaten dan kota pada empat provinsi prioritas. Berdasarkan data yang disampaikan, kebutuhan RDTR di Sumatra Selatan mencapai 32 dokumen, Kalimantan Tengah 25 dokumen, Kalimantan Selatan 25 dokumen, dan Papua Selatan empat dokumen.

Ossy menilai integrasi RDTR dengan sistem Online Single Submission (OSS) menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kepastian pemanfaatan ruang dan kemudahan investasi. Integrasi tersebut juga berkaitan dengan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai salah satu persyaratan dalam kegiatan pemanfaatan ruang.

“RDTR yang sudah terintegrasi di Online Single Submission (OSS) juga cukup tinggi capaiannya sehingga ini akan bisa menunjang pelaksanaan investasi di keempat daerah tersebut dan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR),” tambah Wamen Ossy.

Ke depan, Kementerian ATR/BPN akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan tata ruang. Perhatian khusus diberikan terhadap revisi RTRW Kalimantan Tengah agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan dapat berjalan sesuai ketentuan pemanfaatan ruang.

Rapat percepatan pembangunan KSPEAN tersebut dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, serta dihadiri para wakil menteri dan wakil kepala lembaga terkait. Pemerintah berencana menggelar pertemuan secara berkala untuk memantau perkembangan program sekaligus mengawal target swasembada yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas penyusunan rencana induk atau masterplan pembangunan KSPEAN di empat provinsi prioritas. Dokumen perencanaan itu akan menjadi acuan dalam mengintegrasikan kebutuhan pembangunan sektor pangan, energi, dan air dengan kondisi serta potensi wilayah masing-masing daerah.

Untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian, pemerintah merencanakan pemanfaatan lahan rusak dan tidak produktif yang masih memungkinkan untuk dioptimalkan. Pemanfaatan lahan tersebut diarahkan agar dapat mendukung kebutuhan produksi pangan sekaligus terintegrasi dengan perencanaan sektor energi dan sumber daya air.

Melalui penguatan penetapan LP2B, percepatan penyusunan RDTR, serta penyelarasan RTRW, Kementerian ATR/BPN berupaya memastikan pembangunan KSPEAN memiliki landasan pertanahan dan tata ruang yang memadai. Dukungan tersebut diharapkan dapat mempercepat pengembangan kawasan di Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatra Selatan sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air nasional. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *