Inibekasi.com — Menyikapi polemik seputar kondisi angkutan kota (angkot) di Kota Bekasi yang dinilai nyaris punah dan minim transformasi, Anggota DPR RI Komisi V, Sudjatmiko, angkat suara.
Ia menyatakan komitmennya untuk mendorong pemerintah pusat dan daerah melakukan peremajaan angkutan umum di Kota Bekasi agar lebih modern dan ramah masyarakat.
Sudjatmiko mengungkapkan, model transformasi angkutan umum di Bekasi akan diarahkan seperti sistem Jaklingko di Jakarta, di mana masyarakat dapat menggunakan angkutan umum hanya dengan satu kartu perjalanan terintegrasi secara gratis atau dengan tarif sangat terjangkau.
“Kami ingin Bekasi punya transportasi seperti Jaklingko. Nantinya, akan ada subsidi angkutan kota yang memungkinkan masyarakat berpergian cukup dengan satu kartu, tanpa perlu membayar berkali-kali,” ujar Sudjatmiko dalam sesi penyerapan aspirasi warga, Selasa (17/6/2025).
Program ini, lanjutnya, akan menjadi solusi konkret untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum, sehingga menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi.
Sudjatmiko menanggapi hal ini dengan serius. Ia menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Bekasi agar rencana transformasi dapat direalisasikan, termasuk mendorong subsidi dan pengintegrasian sistem tiket elektronik angkutan kota.
“Saya akan kawal agar program ini tidak berhenti di wacana. Bekasi butuh solusi nyata,” tegas Sudjatmiko.
Sebelumnya, Ketua Organda Kota Bekasi, Indra Hermawan, yang menilai kondisi angkutan umum di Kota Bekasi masih stagnan. Meskipun pihak Organda telah mengajukan berbagai usulan kepada Dinas Perhubungan Kota Bekasi, belum ada realisasi nyata dari pemerintah.
“Sampai saat ini wajah transportasi angkutan di Kota Bekasi belum berubah. Pemerintah belum menunjukkan keberpihakan terhadap pengemudi maupun pengusaha angkutan,” kata Indra saat ditemui di kantornya.
Ia membandingkan progres di Kota Bekasi dengan Kota Bogor, yang telah lebih dulu melakukan transformasi sistem angkot dengan konsep pembelian kendaraan lama oleh pemerintah, serta penerapan sistem peremajaan wajib.
Indra menjelaskan, angkutan umum memiliki segmen pasar tersendiri, mulai dari ibu rumah tangga yang belanja ke pasar, pelajar, hingga para karyawan yang memerlukan akses murah ke moda transportasi massal seperti LRT, MRT, atau stasiun KRL.
“Kami tidak meminta bantuan dana. Kami hanya butuh dukungan kebijakan dan legalitas agar program transformasi angkutan ini bisa dijalankan demi warga Bekasi,” tegas Indra.
Kondisi transportasi publik yang tidak berkembang ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kota Bekasi.
Dibutuhkan komitmen, sinergi, dan keberpihakan nyata agar sistem angkutan umum di Kota Bekasi dapat segera mengalami transformasi digital dan struktural, mengikuti jejak kota-kota besar lainnya di Indonesia. (ih)
