Inibekasi.com — Program unggulan “zero complaint” dan “clean government” yang dijanjikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi di awal masa jabatannya mendapat kritik keras dari DPRD Kota Bekasi.
Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bekasi, Rizki Topananda mengatakan janji yang sempat digaungkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dinilai belum memberikan dampak nyata selama 100 hari pertama kepemimpinan.
“Tagline ‘zero complaint’ yang digembar-gemborkan saat pelantikan ternyata belum terbukti di lapangan. Dalam 100 hari terakhir, masyarakat masih menghadapi berbagai keluhan yang tidak kunjung mendapat solusi,” kata Rizki dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi yang digelar Senin (19/5/2025).
Ia juga menyoroti program “clean government” yang seharusnya menjadi prioritas dalam reformasi birokrasi. Namun, menurutnya, komitmen tersebut justru tercoreng dengan kasus dugaan korupsi yang menimpa pejabat aktif di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
“Ini ironis. Di tengah semangat membangun pemerintahan bersih, muncul kasus dugaan korupsi yang menyeret salah satu kepala dinas sebagai tersangka. Ini tamparan keras bagi integritas birokrasi,” ungkapnya.
Rizkitop menilai komitmen terhadap pemerintahan bersih tidak boleh berhenti pada tataran retorika. Ia mendesak agar Wali Kota dan jajarannya melakukan evaluasi menyeluruh dan serius dalam membenahi sistem pemerintahan.
“Jika Pemkot Bekasi serius ingin mewujudkan birokrasi yang bersih dan profesional, maka reformasi harus dijalankan secara nyata dan terukur. Jangan hanya bicara di depan publik, tapi diam saat praktik menyimpang terjadi di dalam,” tegas Rizki.
Ia menambahkan rapat paripurna ini seharusnya menjadi titik balik bagi Pemkot untuk meningkatkan kinerja, memperbaiki sistem layanan publik, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (IH)
