Inibekasi.com – Sertipikat tanah yang masih tercatat atas nama orang tua yang telah meninggal dunia perlu segera dialihkan kepada ahli waris. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengingatkan bahwa penundaan proses peralihan hak atas tanah warisan dapat menimbulkan berbagai risiko, mulai dari terhambatnya transaksi hingga munculnya sengketa hukum di kemudian hari.
Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Mitra Kerja Kementerian ATR/BPN, Ana Anida, menjelaskan bahwa sertipikat yang belum diperbarui data kepemilikannya dapat membatasi pemanfaatan tanah oleh ahli waris.
Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan persoalan ketika keluarga ingin menjual, mengalihkan, atau menjadikan tanah sebagai jaminan pembiayaan.
“Potensinya dapat menimbulkan risiko, di antaranya tanah tidak bisa ditransaksikan, sertipikat tidak bisa diagunkan ke bank, dan yang paling bahaya, sangat rawan memicu sengketa di kemudian hari,” kata Ana Anida saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Persoalan administrasi pewarisan dapat menjadi semakin kompleks apabila ahli waris tingkat pertama juga meninggal dunia sebelum proses peralihan hak diselesaikan. Dalam kondisi tersebut, hak atas tanah dapat melibatkan ahli waris pengganti sehingga jumlah pihak yang berkepentingan dalam pengurusan maupun pengambilan keputusan bertambah.
Bertambahnya jumlah ahli waris membuat proses pengambilan keputusan atas tanah membutuhkan koordinasi lebih luas. Setiap pihak yang memiliki hak atas warisan perlu diperhatikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, terutama ketika keluarga berencana melakukan transaksi atau tindakan hukum terhadap tanah tersebut.
Penundaan balik nama sertipikat juga dapat menghambat proses transaksi pertanahan, termasuk peralihan hak maupun pembebanan Hak Tanggungan. Sebab, data pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat perlu disesuaikan terlebih dahulu melalui prosedur administrasi pewarisan apabila pemilik yang tercatat telah meninggal dunia.
Ana Anida mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap pengurusan sertipikat tanah warisan sebagai persoalan administrasi yang dapat terus ditunda. Pembaruan data kepemilikan diperlukan agar status hukum tanah memiliki kejelasan dan proses pemanfaatannya dapat dilakukan sesuai ketentuan.
Kepada masyarakat yang masih memiliki tanah atau rumah dengan sertipikat atas nama orang tua yang telah meninggal dunia, Ana mengimbau agar segera mengajukan peralihan hak karena pewarisan melalui Kantor Pertanahan setempat.
“Langkah tersebut diperlukan agar data kepemilikan sesuai dengan kondisi hukum terbaru, sekaligus memberikan kepastian hukum dan mengurangi potensi konflik antaranggota keluarga di masa mendatang,” pungkasnya.
Melalui pengurusan peralihan hak waris, ahli waris dapat memperbarui data kepemilikan tanah sekaligus mengurangi risiko persoalan administrasi dan hukum pada masa mendatang. Karena itu, keluarga yang memiliki aset tanah peninggalan orang tua perlu memastikan proses pewarisan tercatat secara resmi sesuai peraturan yang berlaku. (*)











