Inibekasi.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, berkomitmen menyelesaikan sertipikasi tanah wakaf yang belum terdaftar.
Hal ini disampaikannya pada Sabtu (17/05/2025) usai menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian ATR/BPN dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Tavia Heritage Hotel, Jakarta.
Acara tersebut bertepatan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Halal Bihalal DMI.
“Kami bertekad dalam lima tahun ini minimal 90% dari tanah wakaf yang belum terdaftar bisa kita tuntaskan. Dengan adanya MoU ini, kami Kementerian ATR/BPN pun merasa sangat terbantu,” kata Menteri Nusron dalam keterangan tertulis yang diterima pada Minggu (18/5/2025).
Ia menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Agama, dari 561.909 bidang tanah wakaf, baru 267.994 bidang (sekitar 47,6%) atau seluas 25.874 hektare yang telah tersertipikasi.
Pada tahun 2025 saja, baru 2.411 bidang tanah wakaf yang berhasil disertipikasi. Untuk mempercepat proses, Kementerian ATR/BPN telah membuka loket khusus sejak 1 Maret 2025 untuk melayani sertipikasi tanah wakaf, yayasan, dan organisasi masyarakat lainnya.
“Setiap tahun, kami mengeluarkan sekitar 7 juta sertipikat, termasuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Oleh karena itu, untuk tanah wakaf, kami membutuhkan percepatan agar prosesnya tidak mengalami antrean panjang,” ungkapnya.
MoU ini menandai sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan DMI dalam pendaftaran tanah dan pencegahan konflik pertanahan aset DMI.
Sementara itu, Ketua Umum DMI, M. Jusuf Kalla, menekankan pentingnya sertipikasi tanah wakaf untuk mencegah sengketa, khususnya mengingat potensi konflik yang lebih tinggi di lembaga pendidikan dibandingkan masjid.
“Di masjid jarang terjadi konflik, namun di sekolah banyak terjadi sengketa antara keturunan pewakif. Kami tidak ingin hal ini terjadi di masjid-masjid,” papar Jusuf Kalla.
Sebagai informasi, acara tersebut dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN periode 2016–2022, Sofyan A. Djalil, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, anggota DMI dari seluruh Indonesia; serta perwakilan lembaga dan organisasi keagamaan lainnya. (IH)
