Berita

Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU Perusahaan Terkait Karhutla

Inibekasi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penanganan Hak Guna Usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan yang berkaitan dengan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pengelompokan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah penertiban berdasarkan kondisi lahan, luas area terbakar, riwayat kebakaran, pemenuhan kewajiban pemegang hak, serta status perizinan dan hak atas tanah masing-masing perusahaan.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menjelaskan bahwa setiap perusahaan mendapatkan penanganan berbeda sesuai hasil evaluasi dan kondisi administrasi pertanahannya. Langkah tersebut mencakup rekomendasi pembatalan seluruh atau sebagian HGU, penanganan terhadap HGU yang telah berakhir, hingga penghentian penerbitan HGU bagi perusahaan yang belum memperoleh hak tersebut.

“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” jelas Nusron dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Klaster pertama mencakup tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan. Kementerian ATR/BPN mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, kejadian kebakaran berulang, tidak memadainya sarana dan prasarana pencegahan serta penanggulangan kebakaran, hingga ketidakpatuhan perusahaan terhadap ketentuan dalam Surat Keputusan (SK) pemberian hak.

Tiga perusahaan yang masuk dalam klaster pertama tersebut adalah PT NMIB dengan luas lahan sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM yang memiliki bidang HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare. Rekomendasi pembatalan seluruh HGU tersebut merupakan bagian dari langkah evaluasi pemerintah terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai pemegang hak atas tanah.

Klaster kedua mencakup PT BSLT yang berlokasi di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 2.300 hektare. Perusahaan tersebut masuk dalam kelompok tersendiri karena masa berlaku HGU-nya telah berakhir pada 2020 sehingga penanganan tanahnya dilakukan berdasarkan status hak yang sudah tidak berlaku tersebut.

Sementara itu, klaster ketiga mencakup tiga perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU dari Kementerian ATR/BPN. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT ANI dengan luas sekitar 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare. Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan-perusahaan tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang disampaikan pemerintah.

“Pertimbangannya sama, kejadian kebakaran berulang, sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kebakaran tidak sesuai, serta perusahaan belum aktif menjalankan kegiatan perkebunannya. Mereka sudah memiliki izin usaha perkebunan, tetapi belum ada kegiatan perkebunannya,” terang Nusron.

Selain tidak menerbitkan HGU, Nusron juga merekomendasikan evaluasi terhadap IUP yang dimiliki ketiga perusahaan tersebut. Evaluasi itu melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, serta Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian agar status dan pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dapat ditinjau sesuai kewenangan masing-masing instansi.

Klaster keempat mencakup PT SAE yang berlokasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan sekitar 1.510 hektare. Berbeda dengan klaster pertama, perusahaan tersebut direkomendasikan untuk menjalani pembatalan sebagian HGU karena luas lahan yang terbakar tercatat kurang dari 50 persen.

Adapun klaster kelima terdiri atas PT STP dan PT GMS yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ketiga perusahaan tersebut masih menjalani pendalaman melalui pemeriksaan fisik di lapangan dan pengukuran data untuk menentukan cakupan penertiban HGU, apakah dilakukan secara keseluruhan atau hanya pada sebagian bidang tanah.

“Untuk tiga perusahaan yang masih dalam pendalaman, kami sedang melakukan inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada. Setelah itu, kami akan tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” pungkas Nusron.

Melalui pembagian lima klaster tersebut, Kementerian ATR/BPN menempatkan evaluasi status HGU dan kepatuhan perusahaan sebagai bagian dari upaya penertiban pemanfaatan tanah. Pemerintah juga perlu memastikan setiap keputusan pembatalan atau penanganan hak atas tanah memiliki dasar administrasi dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Exit mobile version