Inibekasi.com – Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Bekasi memperkuat koordinasi dengan Pengadilan Agama Bekasi untuk meningkatkan kepastian hukum atas tanah wakaf melalui rencana penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Upaya tersebut dibahas dalam kunjungan kerja Kepala Kantah Kota Bekasi, Tarbarita Simorangkir, ke Pengadilan Agama Bekasi pada Rabu (11/11/2026), dengan fokus pada optimalisasi Sidang Isbat Wakaf dan perlindungan aset umat.
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Pengadilan Agama Bekasi, Rahmat Arijaya. Pertemuan kedua lembaga ini menjadi sarana koordinasi untuk menyelaraskan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyelesaian persoalan administrasi dan hukum yang berkaitan dengan tanah wakaf.
Dalam kegiatan tersebut, Tarbarita Simorangkir didampingi Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Dicky Rizal Samsir Alam serta Koordinator Kelompok Substansi Penetapan dan Pengelolaan Tanah Pemerintah Asep Tedi Setiawan.
Kehadiran jajaran teknis Kantah Kota Bekasi tersebut mendukung pembahasan mengenai hubungan antara penetapan hukum di lingkungan peradilan agama dan proses administrasi pertanahan.
Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut adalah optimalisasi Sidang Isbat Wakaf untuk membantu menyelesaikan persoalan aset wakaf yang belum memiliki kelengkapan administrasi.
Mekanisme ini dinilai penting untuk memberikan kepastian terhadap peristiwa hukum wakaf, terutama pada kasus tertentu ketika ikrar wakaf dilakukan secara lisan atau wakif telah meninggal dunia sehingga diperlukan pembuktian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui mekanisme peradilan, permohonan yang memenuhi persyaratan dapat diperiksa oleh hakim untuk memperoleh penetapan hukum. Penetapan tersebut selanjutnya dapat menjadi bagian dari dasar penyelesaian administrasi wakaf sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian administrasi tersebut adalah Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Dokumen ini memiliki fungsi dalam kondisi tertentu ketika Akta Ikrar Wakaf (AIW) tidak dapat dibuat sebagaimana mestinya. Keberadaan dokumen dan penetapan hukum yang relevan diharapkan dapat membantu proses pendaftaran tanah wakaf pada Kantor Pertanahan sesuai persyaratan yang berlaku.
Kantah Kota Bekasi dan Pengadilan Agama Bekasi juga membahas rencana penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagai landasan formal untuk memperkuat koordinasi kedua instansi. PKS tersebut dirancang untuk memperjelas pola komunikasi, pembagian peran, serta mekanisme tindak lanjut dalam menangani kebutuhan masyarakat terkait legalitas dan pengamanan aset wakaf.
Rencana kerja sama ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai tahapan penyelesaian administrasi tanah wakaf. Dengan koordinasi yang terarah, proses penanganan perkara di lingkungan peradilan agama dan tindak lanjut administrasi pertanahan diharapkan dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Kepastian hukum atas tanah wakaf menjadi hal penting karena aset tersebut diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat. Kelengkapan dokumen serta kejelasan status hukum tanah dapat membantu melindungi aset wakaf dari potensi penguasaan, penyalahgunaan, maupun sengketa yang dapat menghambat pemanfaatannya.
Melalui kunjungan kerja dan rencana penyusunan PKS tersebut, Kantah Kota Bekasi dan Pengadilan Agama Bekasi berupaya membangun hubungan kelembagaan yang lebih kuat. Sinergi kedua instansi diharapkan mampu mendukung optimalisasi pelayanan hukum dan pertanahan, mempercepat penataan administrasi aset wakaf sesuai prosedur, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat Kota Bekasi. (*)
