Inibekasi.com – Ketua DPD PKS Kota Bekasi, Heri Koswara, menyatakan akan menindaklanjuti kekecewaan warga terkait pencoretan sejumlah program hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang sebelumnya telah disahkan dalam APBD Murni 2025.
Program-program tersebut diketahui dicoret oleh Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dan rencananya digantikan dengan alokasi bantuan Rp100 juta per RW sebagai bagian dari janji politik Pilkada.
“Mengenai hal ini, kami akan teruskan ke fraksi PKS di DPRD. Apalagi kami memiliki posisi strategis di lembaga tersebut, termasuk kursi ketua dewan,” ujar Heri Koswara saat ditemui di Marga Jaya, Bekasi Selatan, Minggu (11/5/2025).
Menurut Heri, pengalihan program pembangunan yang telah disepakati melalui Musrenbang menjadi janji politik, perlu dikaji secara serius.
Ia menilai, pendekatan formal melalui DPRD menjadi langkah paling tepat dalam menyikapi kebijakan tersebut.
“Jika ditemukan ketidakwajaran dalam pola pembangunan, khususnya hasil Musrenbang, kami akan minta fraksi PKS menyampaikan langsung di forum DPRD Kota Bekasi,” tegasnya.
Heri juga menjelaskan bahwa upaya melalui lembaga legislatif lebih efektif dibandingkan langkah personal, mengingat dirinya saat ini tidak menjabat sebagai anggota dewan.
“Jalur DPRD akan kami maksimalkan karena itu yang paling strategis saat ini,” imbuhnya.
Sebelumnya, sejumlah pengurus RW di Kota Bekasi mengungkapkan rasa kecewa karena proyek infrastruktur yang telah diusulkan dan disepakati bersama dalam Musrenbang dicoret tanpa penjelasan jelas.
Kebijakan pencoretan tersebut dinilai bertentangan dengan semangat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi, yang menekankan agar proyek infrastruktur masyarakat tidak menjadi sasaran pemangkasan anggaran.
“PKS Kota Bekasi berkomitmen mengawal aspirasi warga agar pembangunan tetap berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat dan bukan pada kepentingan politik jangka pendek,” pungkasnya. (IH)
