INIBEKASI.COM | Cikarang–Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang meminta penjabat lingkungan pemerintah daerah (pemda) agar mengurangi kunjungan kerja dan rapat di hotel.
Hal itu diutarakannya saat memimpin apel perdana bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi di Plaza Pemkab Bekasi, Senin (3/3/2025).
Dalam apel, Ade menekankan pentingnya menjalankan intruksi presiden soal efisiensi anggaran. Ia menegaskan perlunya efisiensi anggaran dengan mengurangi kunjungan kerja dan rapat di hotel yang membebani keuangan daerah.
“Setiap OPD harus lebih teliti dan cermat dalam memilih kegiatan untuk menghemat anggaran,” tegasnya dilansir tribunnews.com.
Sebagai langkah transparansi, Pemkab Bekasi juga berencana membangun platform pengaduan dan penyampaian aspirasi bagi masyarakat dan pegawai.
Ade menekankan pentingnya menjaga sinergitas, amanah, dan keikhlasan dalam melayani masyarakat guna mewujudkan visi Kabupaten Bekasi yang maju, bangkit, dan sejahtera.
Ia juga menyoroti sejumlah program prioritas, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ketenagakerjaan, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
“ASN harus bekerja dengan bismillah, ikhlas, dan bertanggung jawab, serta menanamkan komitmen untuk mengabdi kepada masyarakat,” ujar Bupati.
Setelah apel, Bupati dan Wakil Bupati didampingi Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Kepala Perangkat Daerah terkait meninjau pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), pelayanan pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Kantor Inspektorat.
“Kami ingin memastikan bahwa sektor pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Bekasi berfungsi dengan baik dan memberikan kepuasan bagi masyarakat,” ujar Bupati saat mengunjungi Kantor Bapenda di Kompleks Pemkab Cikarang Pusat.
Bupati dan rombongan juga berdialog langsung dengan masyarakat yang sedang mengurus layanan guna mengetahui pengalaman mereka.
Ia berharap seluruh perangkat daerah terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Arahannya jelas, pelayanan birokrasi harus terus ditingkatkan agar masyarakat lebih puas,” pungkasnya.[]
