Inibekasi.com | Dalam praktik hukum, kebenaran sering dipahami secara sederhana sebagai sesuatu yang telah selesai begitu norma dirumuskan dan putusan dibacakan. Teks undang-undang diperlakukan sebagai kebenaran normatif, dakwaan dianggap sebagai kebenaran tuduhan, dan putusan hakim diposisikan sebagai kebenaran final. Namun, pemahaman semacam ini menyisakan persoalan mendasar: bahwa bahasa hukum bukanlah kebenaran itu sendiri, melainkan medium untuk menyatakannya. Dengan kata lain, bahasa hukum menjelaskan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kebenaran hukum, dan bagaimana kebenaran itu dinilai melalui bahasa hukum. Dalam konteks ini, pemikiran Alfred Tarski (1933) dalam “The Concept of Truth in Formalized Languages“ tentang bahasa objek (object language) dan bahasa meta (metalanguage) sangat relevan dan signifikan untuk dijadikan “pisau analisis” dalam kajian ini.
Alfred Tarski menegaskan bahwa bahasa tidak dapat secara konsisten mendefinisikan dan menilai kebenarannya sendiri. Untuk menilai apakah suatu pernyataan benar atau salah, diperlukan bahasa pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu bahasa meta. Prinsip ini dirumuskan dalam konteks logika formal untuk menghindari paradoks kebenaran, namun implikasinya meluas hingga ke wilayah bahasa hukum. Bahasa hukum, dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kontrak, dakwaan, dan amar putusan, secara konseptual dikatagorikan sebagai bahasa objek. Bahasa hukum adalah medium untuk menyusun norma dan pernyataan hukum, tetapi tidak secara otomatis menghasilkan kebenaran.
Beberapa penulis yang mengaji persoalan kebenaran hukum pada prinsipnya bersepakat bahwa pemisahan antara bahasa objek dan bahasa meta ala Tarski merupakan fondasi penting logika modern, namun sekaligus menyimpan keterbatasan ketika dihadapkan pada bahasa alami. Jan Wislicki (2020) menunjukkan bahwa pendekatan Tarski terhadap notasi kutipan dan mekanisme semantik tertentu masih menyisakan celah inkonsistensi, terutama ketika bahasa meta tampak “diturunkan kembali” ke dalam bahasa objek. Persoalan ini menghidupkan kembali perdebatan klasik tentang apakah batas antara bahasa objek dan bahasa meta benar-benar dapat dipertahankan secara ketat, atau justru selalu rapuh ketika berhadapan dengan ekspresi reflektif dan paradoks semantik.
Sementara itu, pendapat lain—baik yang membandingkan bahasa formal dengan bahasa alami maupun yang menelusuri evolusi konsep konsekuensi logis dalam pemikiran Tarski—menegaskan bahwa keberhasilan teori Tarski sangat bergantung pada artifisialitas bahasa formal. Dalam bahasa formal, relasi antara bahasa objek dan bahasa meta dapat didefinisikan secara presisi; sebaliknya, dalam bahasa alami relasi tersebut menjadi kabur, bertingkat, dan sulit dikontrol. Mario Santos-Sousa (2024) menekankan bahwa kontribusi utama Tarski justru terletak pada transformasi konsep-konsep intuitif sehari-hari menjadi konsep logis yang ketat, meskipun transformasi ini harus “dibayar” dengan pengorbanan klaim universalitas. Dengan demikian, literatur mutakhir menyatakan bahwa Tarski bukan sebagai penutup persoalan kebenaran, melainkan sebagai penanda batas epistemik antara apa yang dapat didefinisikan secara formal dan apa yang harus diterima sebagai keterbatasan bahasa itu sendiri.
Dalam hubungannya dengan kebenaran hukum perlu ditegaskan, bahwa kebenaran hukum bukanlah kebenaran faktual murni, melainkan kebenaran normatif yang diakui dan dinyatakan sah dalam suatu sistem hukum melalui prosedur dan otoritas yang ditentukan oleh hukum itu sendiri. Kebenaran hukum lahir dari relasi antara fakta hukum yang terbukti, norma yang berlaku, serta mekanisme pembuktian yang sah. Oleh karena itu, sesuatu yang benar secara faktual belum tentu benar secara hukum apabila tidak dapat dibuktikan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku (presumptio iustae causa).
Bahasa Hukum sebagai Bahasa Objek (Object Language)
Bahasa hukum sebagai bahasa objek hanya menyatakan proposisi normatif atau faktual, tetapi tidak memiliki kapasitas reflektif untuk menilai kebenarannya sendiri. Rumusan dakwaan yang menyebutkan bahwa “terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan X” adalah pernyataan dalam bahasa objek yang masih bersifat hipotetik. Pernyataan tersebut baru dapat dinilai benar atau salah setelah diuji melalui proses pembuktian dan penilaian yuridis. Demikian pula norma hukum yang memuat larangan atau perintah tidak serta-merta menghasilkan kebenaran hukum sebelum diterapkan dan ditafsirkan dalam konteks konkret.
Penilaian atas kebenaran pernyataan-pernyataan hukum tersebut berlangsung dalam bahasa meta (metalanguage), yang dalam praktik hukum diwujudkan melalui pertimbangan hakim, argumentasi para pihak, keterangan ahli, serta analisis yuridis akademik. Bahasa meta inilah ruang epistemik tempat di mana kebenaran hukum diproduksi. Hakim tidak sekadar membaca teks hukum, melainkan menilai apakah pernyataan dalam bahasa objek dapat dinyatakan benar berdasarkan fakta yang terbukti dan norma yang relevan. Dengan demikian, kebenaran hukum bersifat normatif-prosedural, bukan intuitif atau moral semata.
Kebenaran hukum dibentuk melalui proses institusional yang ketat. Fakta dinilai sebagai fakta hukum hanya jika didukung alat bukti yang sah, diuji dalam persidangan, dan ditafsirkan berdasarkan norma yang berlaku. Penetapan kebenaran tersebut dilakukan oleh otoritas yang berwenang, terutama hakim, sehingga putusan pengadilan harus dipandang sebagai kebenaran hukum yang mengikat. Hal ini sesuai dengan asas res judicata pro veritate habetur, yakni putusan hakim harus dianggap benar, meskipun secara faktual atau moral masih dapat diperdebatkan.
Dalam perspektif Tarski, permasalahan muncul ketika bahasa hukum diperlakukan seolah-olah bersifat semantik tertutup, yakni mampu menilai kebenarannya sendiri tanpa bantuan bahasa meta. Fenomena ini terlihat dalam penggunaan istilah-istilah normatif yang kabur seperti “patut”, “segera”, “mengganggu ketertiban umum”, atau “meresahkan masyarakat” tanpa parameter semantik yang jelas. Ketika istilah-istilah tersebut langsung dijadikan dasar penilaian kesalahan tanpa analisis meta-bahasa yang memadai, hukum berisiko kehilangan rasionalitas dan membuka ruang subjektivitas.
Teori semantik Tarski tentang model juga membantu menjelaskan sifat kontekstual kebenaran hukum. Dalam logika, suatu pernyataan benar dalam suatu model tertentu. Dalam hukum, model dapat dipahami sebagai konstruksi fakta hukum yang dibangun melalui pembuktian dan ditempatkan dalam kerangka normatif tertentu. Satu pernyataan hukum dapat benar dalam satu model, tetapi tidak benar dalam model lain. Perbuatan yang dinilai melawan hukum dalam konteks pidana belum tentu melawan hukum dalam konteks administrasi atau perdata. Hal ini menegaskan bahwa kebenaran hukum bukanlah kebenaran absolut dalam teks, melainkan kebenaran yang terikat konteks normatif.
Perspektif Alfred Tarski tentang Kebenaran Hukum
Alfred Tarski menegaskan bahwa bahasa hukum bukanlah kebenaran itu sendiri, melainkan sarana untuk menilai dan menetapkan kebenaran hukum. Sedangkan kebenaranhukum adalah kebenaran semantik yang dihasilkan melalui bahasa meta—melalui pertimbangan hakim dan argumentasi yuridis—berdasarkan kesesuaian antara pernyataan hukum, fakta yang terbukti, dan norma yang berlaku. Kesadaran tentang perbedaan antara bahasa objek dan bahasa meta menjadi prasyarat penting agar hukum tetap rasional, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun normatif.
Dalam perspektif Tarski, bahasa objek (object language) adalah bahasa yang memuat pernyataan-pernyataan tentang dunia (baca: sesuatu). Bahasa objek adalah medium untukmenyusun kalimat, norma, atau proposisi, tetapi tidak memiliki kapasitas reflektif untuk menilai kebenarannya sendiri. Bahasa hukum—baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kontrak, surat dakwaan, maupun amar putusan—secara konseptual dapat dikatagorikan sebagai bahasa objek. Ia menyatakan apa yang dilarang, diperintahkan, atau diperbolehkan, tetapi tidak secara otomatis menentukan apakah pernyataan itu benar dalam arti faktual maupun aplikatif.
Sebagai contoh, rumusan dakwaan yang menyatakan bahwa “terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan X” hanyalah sebuah pernyataan dalam bahasa objek. Ia belum dapat dinilai benar atau salah sebelum diuji melalui proses pembuktian. Demikian pula norma hukum yang menyatakan “setiap orang yang melanggar ketentuan ini dipidana” tidak dengan sendirinya menghasilkan kebenaran hukum. Ia baru berfungsi sebagai dasar normatif yang menunggu diuji dalam realitas konkret.
Penilaian atas kebenaran pernyataan-pernyataan tersebut berlangsung dalam bahasa meta (metalanguage). Dalam hukum, bahasa meta hadir dalam bentuk argumentasi yuridis, pertimbangan hakim, analisis akademik, serta keterangan ahli, termasuk ahli bahasa hukum. Bahasa meta bukan sekadar bahasa tambahan, melainkan ruang epistemik tempat kebenaran hukum diproduksi dan diuji.
Skema kebenaran Tarski yang terkenal—bahwa kalimat “P” benar jika dan hanya jika P—menunjukkan bahwa kebenaran selalu bergantung pada hubungan antara pernyataan dan keadaan faktual yang dirujuknya. Dalam hukum, relasi ini tampak jelas dalam proses pembuktian. Pernyataan “terdakwa berada di tempat kejadian perkara” hanya benar apabila fakta yang terungkap di persidangan mendukungnya. Dengan demikian, kebenaran hukum bukan kebenaran tekstual, melainkan kebenaran semantik yang diuji melalui fakta dan norma.
Konsep metalanguage Tarski juga membantu menjelaskan mengapa hakim tidak boleh diposisikan semata-mata sebagai “corong undang-undang”. Hakim adalah aktor utama dalam bahasa meta hukum. Ia menilai apakah pernyataan dalam bahasa objek—baik berupa dakwaan, dalil, maupun norma—dapat dinyatakan benar dalam konteks fakta dan sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pertimbangan hakim bukan pelengkap putusan, melainkan faktot utama dalam menilai kebenaran hukum.
Dalam konteks ini, peran ahli bahasa hukum menjadi sangat strategis. Ahli bahasahukum tidak menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, tetapi membantu untuk menjelaskan makna, struktur, dan batas semantik pernyataan hukum. Dengan kata lain, iamembantu pengadilan (hakim) untuk memastikan bahwa bahasa objek yang digunakan—baik dalam norma maupun dakwaan—memiliki makna yang dapat diuji secara rasional. Tanpa bantuan bahasa meta ini, proses penilaian kebenaran hukum rawan terjebak pada asumsi dan intuisi semata.
Implikasi normatif penerapan perspektif Tarski dalam hukum sangat jelas. Pertama,perumusan norma hukum harus memperhatikan kejernihan bahasa objek, agar dapat dianalisis dan diuji dalam bahasa meta. Kedua, proses pembuktian harus dipahami sebagai proses semantik, bukan sekadar prosedural. Ketiga, penafsiran hukum harus dipahamisebagai aktivitas meta-bahasa yang menuntut metodologi dan kehati-hatian, bukan sekadar kebiasaan dalam praktik. Keempat, kebenaran hukum lahir dari dialog antara bahasa objek dan bahasa meta, antara norma dan fakta, serta antara teks dan penafsiran. Dalam setiap putusan hukum, pertanyaan yang sesungguhnya bukan hanya “apa bunyi pasalnya”, melainkan bagaimana bahasa hukum itu dinilai benar, oleh siapa, dan melalui kerangka semantik yang sah.
Malang, 14 Januari 2026
