Inibekasi.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, meminta Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian ATR/BPN yang baru, Wahyu Widada, memperkuat pengawasan internal melalui penerapan sistem peringatan dini atau early warning system.
Penguatan tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi potensi permasalahan sejak awal sehingga dapat segera ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Pesan tersebut disampaikan Ossy dalam kegiatan serah terima jabatan dan pisah sambut Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN di Jakarta.
Menurutnya, Inspektorat Jenderal (Itjen) memiliki peran strategis dalam memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), terutama dalam mendorong pencegahan, pendampingan, serta perbaikan tata kelola di lingkungan kementerian.
“Ke depan, tugas Inspektorat Jenderal (Itjen) adalah bagaimana memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tidak hanya dalam menemukan permasalahan, tetapi juga memberikan early warning kepada jajaran Kementerian ATR/BPN apabila terdapat indikasi hal-hal yang tidak baik. Dengan begitu, potensi permasalahan dapat diketahui dan ditangani lebih awal sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar,” ujar Wamen Ossy dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (2/11/2026).
Selain menjalankan fungsi pengawasan internal, Itjen ATR/BPN juga diharapkan mampu mengawal pelaksanaan program strategis nasional di bidang agraria dan pertanahan. Sejumlah program yang menjadi perhatian meliputi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengadaan tanah untuk kepentingan umum, Reforma Agraria, serta penanganan konflik pertanahan. Pengawasan terhadap program-program tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
“Saya pikir (pengawasan) ini dilakukan baik yang sudah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan karena pengawasan perlu dilakukan secara efektif dengan mengidentifikasi potensi persoalan sejak dini. Bagaimana kita bisa melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, termasuk memahami kondisi yang dihadapi pegawai saat menjalankan tugas dan memastikan prosedur serta mekanisme tetap menjadi perhatian,” ungkap Ossy.
Dalam kesempatan tersebut, Ossy juga menyampaikan apresiasi kepada Pudji Prasetijanto Hadi atas kontribusinya selama kurang lebih satu setengah tahun mengemban tugas di Kementerian ATR/BPN. Pudji sebelumnya menjalankan amanah sebagai Sekretaris Jenderal dan kemudian Inspektur Jenderal. Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah konsistensi Itjen dalam menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan tingkat penyelesaian yang dipertahankan di atas 90 persen.
“Konsistensi dalam menindaklanjuti temuan BPK merupakan salah satu hal yang perlu terus dijaga. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola dan meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” tutur Ossy.
Ossy juga menyoroti pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri di lingkungan Kementerian ATR/BPN selama dua tahun terakhir.
Menurutnya, upaya tersebut perlu dilanjutkan oleh kepemimpinan Irjen yang baru agar semakin banyak satuan kerja di tingkat pusat maupun daerah yang mampu menerapkan prinsip pemerintahan bersih dan akuntabel.
“Selain itu, dalam kurun waktu dua tahun, pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara mandiri di lingkungan Kementerian ATR/BPN oleh Pak Pudji. Capaian tersebut tentunya perlu dijaga dan dilanjutkan oleh Pak Wahyu karena dapat mendukung satuan kerja di tingkat pusat maupun daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tutur Wamen Ossy.
Pergantian kepemimpinan di lingkungan Inspektorat Jenderal tersebut ditandai dengan serah terima jabatan secara simbolis dari Pudji Prasetijanto Hadi kepada Wahyu Widada. Prosesi ini menjadi penanda beralihnya tanggung jawab pengawasan internal sekaligus momentum untuk melanjutkan berbagai upaya pembenahan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Kegiatan serah terima jabatan dan pisah sambut tersebut turut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama serta pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN. Melalui kepemimpinan baru, penguatan fungsi pengawasan internal diharapkan dapat berjalan berkesinambungan, mulai dari pencegahan potensi penyimpangan, pengawalan program strategis, hingga peningkatan akuntabilitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat. (*)
