Inibekasi.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pemerintah memerlukan dana besar untuk membebaskan lahan pertanian serta mengatasi masalah banjir di wilayah Bekasi dan Karawang. Salah satu kendala utama adalah keberadaan bangunan liar yang berdiri di kawasan daerah aliran sungai dan lahan pertanian produktif.
“Kita akan membongkar bangunan tersebut dan memberikan ganti rugi. Untuk membebaskan areal pertanian di Bekasi dan Karawang serta menanggulangi banjir di Kota dan Kabupaten Bekasi, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 8 triliun,” kata Dedi kepada awak media, Kamis (22/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa tahap pertama pembebasan lahan telah dimulai dengan dana swadaya sebesar Rp 300 miliar, hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jawa Barat.
Dedi juga menyoroti proyek pengerukan Kali Bekasi senilai Rp 500 miliar yang sempat terhenti selama dua tahun akibat kendala lahan dan keberadaan bangunan di bantaran sungai.
“Pengerukan sungai sempat tertunda karena kontraktor ragu akibat banyaknya bangunan di sekitar sungai. Kini, berkat dukungan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, pengerjaan sudah kembali berjalan,” jelasnya.
Gubernur menyesalkan sikap masyarakat dan pemangku kebijakan yang kurang konsisten dalam menangani persoalan banjir.
“Kita aneh, tidak mau banjir tapi sungainya diuruk. Tidak mau banjir tapi sawah diubah jadi beton. Tidak mau banjir tapi tata ruangnya tidak ditata. Ini masalah kita,” tegas Dedi.
Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama menata ruang yang ramah lingkungan demi kesejahteraan masyarakat.
“Hayu, mari kita bangun dan benahi rumah kita agar ke depan tidak lagi banjir,” pungkasnya.
